topmetro.news – Karena dinilai tidak efektif, sidang perkara korupsi Jamotan Silaen selaku Penjabat (Pj) Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba yang sempat digelar secara video teleconference (vicon) di Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan akhirnya ditunda.
Di menit awal, ketiga saksi dan JPU yang bersidang dari Kantor Kejari Toba terkendala pada audio yang kurang jelas terdengar dari Cakra 8. Demikian sebaliknya, audio dari Kantor Kejari Toba terkadang kurang jelas kedengarannya.
“Ini perkara korupsi. Bukan macam sidang pencurian atau narkotika. Kalau seperti ini sidangnya susah kita menggali fakta-fakta. Lain yang kita tanya, bisa pula lain yang dijawab. Senin depan hadirkan saja saksi-saksinya di persidangan Bu Jaksa,” tegas Hakim Ketua Eliwarti, Senin petang (2/8/2021).
Menanggapi perintah tersebut JPU melalui monitor vicon kemudian mengatakan, “Siap Yang Mulia.”
Tiga saksi sebelumnya telah diambil sumpah oleh majelis hakim, adalah Benny Siagian, selaku Camat Habinsaran pada 2017 lalu. Kemudian, perangkat Desa Tornagodang Samuel Pangihutan Napitupulu dan Mananggor Panjaitan, salah seorang petani.
Namun hanya Benny Siagian yang sempat menjalani pemeriksaan. Menurutnya, terdakwa Jamotan sebagai Plt Kades pernah mendatanginya di Kantor Camat Habinsaran.
Terdakwa mengeluhkan soal Bendahara Desa yang tidak mau membayarkan upah harian para pekerja. Saksi kemudian mengkroscek informasi tersebut kepada Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa.
“Alasan bendahara tidak mau membayarkan upah harian para pekerja karena tidak ada daftar nama-nama para pekerjanya. Jadi saya usulkan agar terdakwa bersama perangkat desa Badan Pengawas Desa (BPD) melakukan rapat membahas masalah itu,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan hakim ketua, mantan camat itu mengatakan, tidak tahu apakah usulnya agar ada rapat, jadi atau tidak terlaksana.
Arahan Terdakwa
Uraian dalam dakwaan menyebut, Jamotan Silaen dan salah seorang rekanan Rahmat Samosir menghadapi dakwaan bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.
Di awal terdakwa dengan lebih dulu berkonsultasi dengan perangkat desa ‘mengarahkan’ agar Rahmat Samosir (berkas penuntutan terpisah) yang mengerjakan sejumlah kegiatan pekerjaan di desa tersebut.
Anggaran yang ada dalam pengelolaan Desa Tornagodang TA 2017 sebesar Rp1.041.545.425. Sejumlah pekerjaan memang ada terlaksana.
Di antaranya, pekerjaan rabat beton, pembuatan tembok penahan tanah, perkerasan jalan dan sewa alat molen. Namun sebesar Rp145 juta tidak ada pertanggungjawabannya.
reporter | Robert Siregar
